SEJARAH BERDIRINYA FLipMAS LEGOWO
Pengabdian kepada masyarakat merupakan elemen Tri Dharma Perguruan Tinggi. Karenanya, baik mahasiswa maupun dosen harus mengenal anatomi masyarakat dengan penderitaannya sehingga bagaimana Perguruan Tinggi mengentaskan masyarakat yang terpinggirkan tersebut dengan peran-peran ekonomi. FLipMAS (Forum Layanan ipteks bagi Masyarakat) adalah sebuah wadah untuk menghimpun dan menggerakkan kemahiran profesional pelaksana pengabdian kepada masyarakat Perguruan Tinggi dalam mengaktualisasikan peradaban masyarakat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Flipmas berkewajiban memetakkan permasalahan kewilayahan untuk mensinergikan kemahiran akademik Perguruan Tinggi Wilayah. Caranya adalah memandu dan membuka akses akademi bermasyarakat serta mengekspose kinerja forum kepada pemangku kepentingan kewilayahan melalui ekshibisiekshibisi jurnal aplikasi Ipteks.
Hari Juma‟t, 4 Maret 2011 merupakan hari bersejarah bagi FlipMAS Malang Raya yang kemudian diberikan nama LEGOWO. Nama Legowo digunakan sesuai dengan budaya Jawa yang berakar di masyarakat yang bermakna bisa menerima kenyataan dengan hati yang lapang. Dengan demikian diharapkan seluruh anggota yang bergabung dalam FLipMAS LEGOWO harusnya orang-orang yang sabar serta nerimo dalam menghadapi masyarakat dengan heterogenitasnya.
Kondisi geografis dan demografis Malang Raya cukup mendukung terciptanya perkembangan pembangunan secara menyeluruh, agrobisnis terpadu, peternakan, pariwisata dan perkembangan sentra bisnis dan industri kecil di wilayah Malang Raya. Hasil penggalian data di wilayah Malang Raya kiranya dapat dijadikan dasar pijakan untuk mengembangkan program secara sinergis dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat, meskipun tentunya perlu analisis lanjutan apakah secara agroekologis merupakan komoditas andalan dan sekaligus dapat dikembangkan menjadi komoditas unggulan. Berdasarkan kondisi geografis dan demografis di wilayah Malang Raya tersebut dapat dijadikan dasar pijakan untuk mengembangkan program-program yang bersifat sinergis dengan melibatkan masyarakat, perguruan tinggi, dan pemerintah daerah. Masalah yang utama pada pemerintahan daerah maupun nasional adalah data base potensi wilayah yang masih kurang, sehingga seringkali membuat keterlambatan dan kegagalan proses pembangunan. Data base potensi wilayah antara instansi / departemen yang satu dengan yang lainnya terdapat perbedaan, dan hal ini tentunya sangat berpengaruh terhadap pembuatan dan implementasi kebijakan pembangunan.